Koalisi KSPSI dan KSBSI Kalsel diarahkan menjadi wadah konsolidasi, penguatan perlindungan pekerja, serta komunikasi konstruktif dengan pemerintah dan pengusaha.
Kalimantanterbit.com, BANJARMASIN – Konstelasi gerakan buruh di Kalimantan Selatan memasuki babak baru. Dua konfederasi pekerja, DPD KSPSI dan DPD KSBSI Kalsel, resmi menyatukan langkah melalui pengukuhan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) Kalsel.
Pengukuhan berlangsung di Hotel POP Banjarmasin, Jumat (18/9/2026) malam.
Momentum tersebut dihadiri Ketua DPD KSPSI Kalsel H. Sadin Sasau, Ketua DPD KSBSI Kalsel Mesdi, jajaran pengurus kedua organisasi, PUK dari sejumlah kabupaten/kota, serta perwakilan Disnakertrans Provinsi Kalsel, Rasidi, S.Sos.
Prosesi pengukuhan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan penyampaian pandangan dari unsur serikat pekerja dan pemerintah.
Ketua DPD KSPSI Kalsel, H. Sadin Sasau, menegaskan bahwa lahirnya KBPBI diharapkan tidak berhenti pada seremoni organisasi.
Menurutnya, koalisi tersebut harus menjadi ruang untuk memperkuat soliditas sekaligus membangun hubungan industrial yang sehat antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.
“Setelah terbentuknya koalisi ini, kami berharap soliditas semakin kuat. Hubungan tripartit juga harus terus dijaga agar perjuangan terhadap kesejahteraan buruh dapat berjalan seiring dengan terciptanya hubungan industrial yang harmonis,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD KSBSI Kalsel, Mesdi, menyoroti agenda perjuangan yang harus dipersiapkan secara lebih terarah.
Ia menilai organisasi pekerja perlu memiliki pemetaan persoalan ketenagakerjaan sekaligus agenda yang jelas dalam memperjuangkan kepentingan buruh.
Fokusnya mencakup penguatan perlindungan hak pekerja, kepastian hukum, serta dorongan terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan.
“Ke depan harus ada mapping yang jelas. Serikat pekerja harus semakin kuat dalam mengawal hak pekerja, kepastian hukum dan kebijakan ketenagakerjaan yang adil,” kata Mesdi.
Dari unsur pemerintah, perwakilan Disnakertrans Provinsi Kalsel, Rasidi, S.Sos., menyambut terbentuknya KBPBI sebagai wadah yang diharapkan mampu memperkuat komunikasi pekerja dengan pemerintah.
Ia menekankan pentingnya penyampaian aspirasi melalui mekanisme dialog dan musyawarah.
Berbagai persoalan ketenagakerjaan, menurutnya, perlu dibahas secara konstruktif dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kehadiran KBPBI diharapkan mampu memperkuat komunikasi sekaligus membuka ruang penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara lebih terukur.
Satukan Gerakan, Perkuat Aspirasi
Pengukuhan KBPBI Kalsel menjadi titik penting penyatuan gerakan DPD KSPSI dan DPD KSBSI.
Koalisi ini dibentuk dalam rangka menjalankan pertanggungjawaban kepada KBPBI pusat sekaligus menyatukan langkah organisasi pekerja agar perjuangan buruh di daerah lebih terkoordinasi.
Bukan sekadar menambah struktur, KBPBI diharapkan menjadi ruang konsolidasi yang mampu menerjemahkan aspirasi buruh menjadi agenda perjuangan yang terarah dan konstruktif.
Dengan bergabungnya dua konfederasi tersebut, komunikasi dan koordinasi antarelemen pekerja diharapkan semakin kuat, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan.
“Yang terpenting bukan hanya bagaimana organisasi berdiri, tetapi bagaimana keberadaannya benar-benar memberi manfaat bagi pekerja dan mampu memperjuangkan kepentingan buruh secara terarah,” menjadi semangat yang mengemuka dalam momentum pengukuhan tersebut.
Setelah prosesi pengukuhan, kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng secara simbolis, doa bersama dan penutupan.
KBPBI Kalsel kini dihadapkan pada agenda yang lebih besar: menjaga soliditas internal, memperkuat perlindungan pekerja, serta membangun komunikasi yang sehat dengan pemerintah dan dunia usaha.
Dengan satu barisan, perjuangan buruh diharapkan tidak hanya semakin solid, tetapi juga semakin terukur, bermartabat dan memiliki daya tawar dalam memperjuangkan kepentingan pekerja. (kt)